COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECIAL AUTONOMY FUND UTILIZATION: EVIDENCE FROM ACEH AND PAPUA
DOI:
https://doi.org/10.65788/greatjournal.v3i1.92Kata Kunci:
dana otonomi khusus, desentralisasi fiskal asimetris, kapasitas kelembagaan, tata kelola pascakonflik, ketimpangan regionalAbstrak
Penelitian ini memperkaya literatur mengenai desentralisasi fiskal asimetris dengan menyajikan analisis komparatif yang sistematis terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (DOK) di Aceh dan Papua, dua wilayah pascakonflik di Indonesia yang memperoleh kewenangan fiskal serupa namun menunjukkan capaian pembangunan yang sangat berbeda. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya menelaah DOK secara parsial, baik dalam satu wilayah maupun sektor tertentu, penelitian ini menawarkan perbandingan lintas daerah yang secara eksplisit mengaitkan efektivitas DOK dengan variasi kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan stabilitas politik pascakonflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan mengombinasikan analisis kuantitatif atas alokasi fiskal, tingkat kemiskinan, serta indikator pendidikan dan kesehatan, dengan analisis kualitatif terhadap mekanisme tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan DOK di Aceh relatif lebih efektif karena didukung oleh kapasitas institusional yang lebih kuat, tata kelola partisipatif, dan tingkat transparansi yang lebih tinggi, sehingga mampu mendorong penurunan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia. Sebaliknya, di Papua, keterbatasan kapasitas administrasi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi publik membatasi dampak pembangunan dari transfer fiskal yang secara nominal relatif besar. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa DOK tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen fiskal, melainkan sebagai kebijakan yang bersifat kontingen terhadap kualitas kelembagaan dan modal sosial lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan empiris baru bagi literatur desentralisasi fiskal dan tata kelola pascakonflik, sekaligus menawarkan implikasi kebijakan penting bagi perancangan skema otonomi asimetris di wilayah yang heterogen dan sensitif secara politik.








