IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Pemerintah Provinsi Aceh, sebuah daerah dengan dinamika pascakonflik dan status otonomi khusus. Dengan menggunakan desain metode campuran yang mengintegrasikan wawancara kualitatif dengan pejabat pemerintah, aktor masyarakat sipil, serta tokoh masyarakat, dan dilengkapi survei kuantitatif, penelitian ini menyoroti tiga dimensi utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya tantangan signifikan, antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan, lemahnya mekanisme partisipatif, serta kasus korupsi yang berulang sehingga melemahkan integritas institusi. Namun demikian, terdapat peluang positif melalui inovasi digital dalam pelayanan publik dan kolaborasi yang semakin meningkat antara pemerintah dan masyarakat sipil. Perkembangan ini menunjukkan potensi teknologi dan tata kelola inklusif dalam meningkatkan transparansi, membangun kembali kepercayaan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang masih terbatas tentang tata kelola di Aceh dengan memberikan analisis terpadu mengenai tantangan dan prospek reformasi. Rekomendasi yang diajukan menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penguatan kapasitas aparatur, serta pengambilan kebijakan partisipatif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di wilayah pascakonflik dan berstatus otonomi khusus.

Kata Kunci: good governance, akuntabilitas, transparansi, Aceh, partisipasi publik